Ali Mahir : Perlu Dibentuk Pansus atau Panja Untuk Bongkar Kasus Vaksin Palsu

H. Ali Mahir, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 37 fasilitas layanan kesehatan di 9 provinsi yang membeli vaksin dari distributor tidak resmi.

Sampel vaksin dari 37 lokasi tersebut kemudian diuji dan hasilnya terdapat beberapa vaksin palsu di dalamnya.

Meski tersangka dalam kasus vaksin palsu sudah ditangkap Polisi, tetapi tak serta merta masalah berhenti begitu saja.

Kejahatan yang sudah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu tersebut, membuat penyebaran vaksin palsu meluas ke beberapa provinsi.

Hasil penelusuran BPOM atas fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi diidentifikasi 37 fasilitas kesehatan, di 9 wilayah kerja BPOM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang dan Batam.

Menurut H. Ali Mahir, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem bahwa dengan adanya kasus peredaran vaksin palsu yang sudah berlangsung selama 13 tahun tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan obat masih sangat lemah.

” Dengan adanya kasus vaksin palsu ini, Komisi IX DPR RI menginginkan adanya penyelidikan lebih jauh dan mendalam lagi. Oleh karena itu, kami Komisi IX DPR RI menginginkan dibentuk Pansus (Panitia Khusus) atau minimal Panja (Panitia Kerja) untuk mengungkap kasus vaksin palsu ini,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 14 Juli 2016.

Ali Mahir lebih lanjut menjelaskan, bahwa rapat kerja dengan Menteri Kesehatan kemarin Rabu 13 Juli 2016, jawaban Menteri Kesehatan belum gamblang dan belum memuaskan anggota Komisi IX DPR.

” Contohnya ketika kami tanya mengenai data periode 2013- 2016, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan mana saja yang menggunakan vaksin palsu, tetapi Menteri Kesehatan hanya memberikan data untuk tahun 2016 saja. Dari 9 Provinsi yang ditemukan vaksin palsu, seharusnya kan dijelaskan secara rinci RS apa saja dan fasilitas kesehatan mana saja yang menggunakan vaksin palsu. Misalnya Jakarta, kan sangat luas, seharusnya dijelaskan RS dan fasilitas kesehatan mana saja di Jakarta yang menggunakan vaksin palsu,” tegas Politisi Partai NasDem ini.

Kemudian, lanjutnya, seharusnya Menteri Kesehatan membuka secara gamblang RS dan Faskes (fasilitas kesehatan) yang menggunakan vaksin palsu. Sehingga akan lebih mudah mengidentifikasi bayi- bayi yang sudah divaksin palsu tersebut. Jadi data- datanya harus gamblang dan rinci.

” Jadi kita semua akan tahu, Rumah Sakit dan Faskes mana saja yang menggunakan vaksin palsu, termasuk didalamnya harus dibuka secara gamblang periode penggunaan vaksin palsu tersebut. Jumlahnya tidak kecil loh, bayi usia 0- 11 bulan jumlahnya 4,8 Juta, sedangkan anak- anak SD kelas 1, 2 dan 3 jumlahnya sekitar 3 jutaan, ini sangat luar biasa,” ungkap Ali Mahir.

Oleh karenanya, sambungnya, kita ingin mendapatkan data lengkap dari mulai tahun 2003 sampai 2016. Periode 2003- 2016 tersebut, kita minta data- datanya RS dan Faskes mana saja yang telah menggunakan vaksin palsu yang sangat membahayakan itu.

” Kalau tidak tahu daerah mana saja dan RS serta Faskes mana saja yang telah menggunakan vaksin palsu, kemudian bagaimana mau melakukan vaksinasi ulang, orang tidak tahu detailnya. Maka, lokasi detail peredaran vaksin palsu itu harus dibuka, supaya bisa mengidentifikasi dan melakukan vaksin ulang terhadap anak- anak yang dulu terkena vaksin palsu,” terang Ali Mahir.

” Nama- nama bayi dan anak- anak yang terkena vaksin palsu harus diketahui, supaya bisa identifikasi dan melakukan vaksin ulang. Termasuk juga nama- nama vaksin palsu yang sudah beredar. Intinya, Komisi IX DPR RI menginginkan dibentuk Pansus, atau minimal dibentuk Panja untuk mengungkap kasus Vaksin Palsu tersebut, supaya lebih gamblang,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.