Johnny Plate : NasDem Sambut Positif Gagasan Audit Forensik Oleh BPK

Johnny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anggito Abimanyu menjalani uji kelaikan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Rabu (21/09/2016).

Dalam materi yang ia sampaikan di hadapan anggota Komisi XI, Anggito akan berusaha mengubah paradigma kerja BPK sebagai upaya reformasi di tubuh BPK.

Jika sebelumnya BPK memiliki tugas financial auditing dan akunting, Anggito menginginkan BPK memiliki peran baru dalam hal audit forensik. Tujuannya untuk mengukur kinerja masing-masing lembaga pemerintahan dengan level kepuasan masing-masing.

Pemikiran jenius mantan Pejabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ini dipuji oleh Ketua Kapoksi NasDem Komisi XI DPR Johnny G Plate. Pria yang sering disapa JGP itu menyebutkan wacana audit forensik Anggito bukan lagi upaya reformasi tapi gagasan restoratif.

“ Apa yang disampaikan Pak Anggito ini tidak saja dalam reformasi BPK, tapi ini sudah lebih dalam dan lebih jauh lagi yakni restorasi BPK itu sendiri. Mengapa itu, karena BPK yang selama ini hanya sebagai financial audit sudah ingin diubah menjadi suatu lembaga yang mengaudit kinerja atau yang namanya forensic audit. This is very big thing,” ungkap Johnny.

Menurut politisi asli Nusa Tenggara Timur ini, gagasan Anggito adalah sebuah harapan baru bagi lembaga yang terkenal eksklusif itu. Dengan peran baru BPK yang diwacanakan olehnya, Johnny melihat BPK akan bergerak maju. BPK tidak hanya melakukan audit investigasi, namun juga audit yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, setiap lembaga pemerintahan akan diuji seberapa besar kinerjanya dalam memenuhi keinginan masyarakat.

Namun demikian, ide besar terkait audit forensik ini harus mempunyai prasyarat utama. Johnny menuturkan, untuk melegalkan tugas baru BPK itu harus dengan merevisi UU BPK.

“ Tapi itu tidak jadi soal, karena saya tahu kapasitas anda. Kalau tidak salah Pak Anggito adalah salah satu pembuat naskah akademik, pasti tahu betul,” kata Johnny.

Selain itu, JGP berharap BPK mengambil peran sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap kebijakan pinjaman luar negeri. Selama ini BPK selalu mengaudit belanja-belanja negara, tapi tidak mempunyai kontrol dan perhatian penuh terhadap penerimaan negara. Melalui spesialisasi sebagai lembaga audit investigasi, BPK bisa memberikan pertimbangan lain kepada Presiden atau pun Bappenas.

“ Sumber pembiayaan negara juga perlu diaudit terutama terhadap pinjaman luar negari. Setiap pinjaman luar negeri itu pasti ada term and conditions, BPK bisa memberikan masukan kepada pemerintah apakah term and condition itu relevan dengan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia atau tidak,” ucapnya menutup pembicaraan. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.