Anggota Komisi XI DPR Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

DR. H. Ade Komarudin, Ketua DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini.

“Kami sayangkan yang begitu-begitu,” kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).

Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI adalah soal rebutan mitra. Menurutnya, Komisi XI memang bertugas mengawasi soal keuangan dengan mitra Kementerian Keuangan.

“Sebenarnya bukan soal rebutan. Kita cuma mau tahu kinerjanya (BUMN-BUMN itu) karena kinerja keuangan mitra Menkeu. Kalau Menkeu itu mitranya Komisi XI,” ujarnya.

Namun Amir tak mau banyak menanggapi soal pelaporan Ade Komarudin ke MKD DPR. Pada dasarnya, kata dia, ini adalah soal pengawasan kepada BUMN.

“Kita enggak mau menanggapi, kok sampai lapor-lapor persoalan begitu, jadi rebutan,” tuturnya.

Komisi XI merasa perlu bermitra dengan BUMN, soalnya komisi keuangan ini membahas pula soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan ke BUMN-BUMN. Namun gara-gara ada ribut-ribut pelaporan ini, seakan antara Komisi VI dengan Komisi XI seperti rebutan kue BUMN.

“Malu juga,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke MKD oleh 36 anggota Komisi VI DPR RI. Laporan itu terkait dengan pemindahan wewenang mitra kerja DPR dengan BUMN ke Komisi XI.

“Kami datang ke sini untuk melaporkan pimpinan DPR yang telah melimpahkan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI, yang seharusnya dalam rapat paripurna 2015 diputuskan bahwa BUMN merupakan mitra Komisi VI,” kata Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Adapun ruang lingkup Komisi IX DPR meliputi bidang keuangan dan perbankan, dengan pasangan kerjanya adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan Komisi VI DPR mempunyai ruang lingkup bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Pasangan kerja Komisi VI adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan seluruh BUMN. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.