Hamdhani : Kami Tepis Klaim Mentan Soal Swasembada 3 Komoditas Pangan

Hamdhani, Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Belum lama ini Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengklaim telah memenuhi swasembada tiga komoditas pangan.

Tiga komoditas itu adalah beras, cabai, dan bawang.

Kementan menyatakan, dalam dua tahun terakhir Pemerintah tidak mengimpor ketiga komoditas tersebut karena stok yang melimpah.

Kementan menyatakan, produksi padi meningkat 11,7 persen. Sedangkan bawang dan cabai naik masing-masing 1,8 persen dan 3,7 persen. Dengan data tersebut, Indonesia sudah tidak perlu lagi mengimpor tiga komoditas tersebut. Bahkan untuk bawang juga sudah bisa ekspor.

Namun demikian, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hamdhani menampik hal tersebut. Ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPR, Rabu (26/10/2016), dia menyatakan, angka statisik dalam mengukur swasembada itu tidak cukup. Stok yang berlimpah hanya akan mengamankan jumlah barang dan harga di pasaran saja dan tidak berkorelasi pada kemajuan sektor pertanian.

Dalam hemat politisi Partai NasDem ini, faktor kontuninuitas hasil produksi pertanian yang melimpah lebih penting ketimbang menghitung stok. Sebab sektor pertanian adalah sektor yang sangat kompleks. Dibutuhkan supply chain management dari hulu sampai hilir yang harus dipastikan aman.

Lebih lanjut Hamdhani memaparkan, untuk menggaransi keamanan sektor pertanian perlu kerja keras lagi. Swasembada bukanlah menghitung keamanan stok dalam jangka waktu pendek, namun program pertanian untuk jangka panjang.

” Kalau bawang dan cabai bisa saja kita sebut stoknya aman, tapi saya tidak yakin kalau beras,” ungkapnya.

Hal ini diungkapkan Hamdhani berdasar kondisi di lapangan. Yang dia temukan, stok beras masih sangat kurang. Apalagi jika kita dengar akan ada rencana impor. ” Jadi klaim swasembada perlu untuk ditinjau ulang,” imbuhnya.

Tentu saja dia berharap swasembada pangan bisa segera teralisasi. Namun legislator asal Kalteng ini mengingatkan, roadmap swasembada pangan tidak boleh diinterpretasikan hanya jangka pendek.

” Pemerintah harus lebih visioner terhadap hal ini,” tutupnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.