DPR Ancam Bekukan Anggaran, Ketua KPK : Pakai Anggaran Sebelumnya

Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua KPK Agus Rahardjo tak mau berkomentar banyak soal adanya ancaman usulan pembekuan anggaran KPK gara-gara penolakan menghadirkan Miryam S Haryani ke Pansus Angket di DPR.

Agus menyebut usulan tersebut bisa jadi berubah sesuai dinamika yang terjadi.

“Itu nanti lihat. Perjalanan waktu dinamikanya selalu berkembang,” ujar Agus kepada wartawan seusai buka bersama jajaran Mabes Polri di gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Namun Agus mengatakan, bila anggaran dibekukan, biasanya lembaga atau komisi terkait akan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya.

“Biasanya, kalau aturan di KPK, kalau (anggaran) tidak dibahas, pakai anggaran sebelumnya,” imbuhnya.

Usulan agar DPR membekukan anggaran KPK dan Polri disampaikan anggota Pansus Hak Angket KPK M Misbakhun. Usulan ini disuarakan sebagai reaksi atas penolakan KPK menghadirkan Miryam S Haryani.

Selain itu, terkait Pansus Angket, Kapolri menyatakan menolak menjemput paksa Miryam yang berstatus tahanan KPK karena aturan UU MD3 tidak jelas mengaturnya.

“Kita mempertimbangkan menggunakan hak bujeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK,” kata politikus Golkar Misbakhun di gedung DPR.

Soal mulai renggangnya hubungan KPK dengan DPR pascapembentukan Pansus Angket, Menko Polhukam Wiranto menganggap wajar terjadinya beda pendapat mengenai posisi lembaga dan kewenangan yang dimiliki. Namun Wiranto meminta perbedaan pandangan itu tidak dianggap sebagai munculnya ‘perseteruan’ KPK dan DPR.

Perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dengan cara bermartabat dengan mengedepankan argumentasi yang rasional. Menurut Wiranto, saling lempar pernyataan tidak boleh membuat situasi menjadi ‘memanas’.

“Saya kira antarlembaga yang merupakan lembaga-lembaga diangkat oleh masyarakat, itu kan representasi rakyat, nggak boleh saling memanas-manasi, nggak bisa,” kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.