Anggota DPR PDI Perjuangan Aria Bima : Kominfo Terlambat Pasang Iklan Jokowi

Aria Bima, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan/ Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin

Jakarta. Seputar Nusantara. PDI Perjuangan mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal iklan bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo.

Kenapa?

“Itu tuh terlambat. Kominfo harusnya melaksanakannya sejak dulu,” kata Aria Bima, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Rabu (12/9/2018).

Aria Bima menjelaskan Kominfo merupakan juru bicara pemerintah yang memiliki kewajiban menyampaikan kinerja pemerintah kepada publik.

Dia pun berharap Kominfo justru lebih masif lagi dalam menyampaikan kinerja pemerintah.

“Rakyat nih sekarang nggak begitu mengerti background dari apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi saya sebagai partai pengusung Jokowi yang 2014 jadi Presiden, Kominfo itu terlambat selama empat tahun menyampaikan hal- hal kinerja pemerintah ke publik yang tiap tahun dianggarkan lewat APBN yang tiap tahun dibahas di DPR,” jelas Aria Bima.

Karena itu, Aria Bima mengaku heran dengan kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta tayangan iklan Kominfo di bioskop soal pembangunan bendungan di era Jokowi dicopot.

Aria Bima mengatakan, Fadli Zon harus bisa membedakan antara jubir pemerintah dan jubir timses Capres- Cawapres.

“Itu tugas Kominfo yang dibiayai APBN selaku juri bicara pemerintah. Bukan jubir capres- cawapres. Jadi tak ada yang salah,” sebut Aria Bima, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin ini.

“Fadli tidak ngerti. Jangan selalu panik, jangan terlalu collapse sehingga tidak ngerti fungsi tugas Kominfo. Itu memang tugasnya sebagai juru bicara pemerintah, mengkomunikasikan kinerja pemerintah,” tegas Aria Bima.

Di media sosial, iklan bendungan ‘Jokowi’ ini ramai dibahas. Fadli Zon pun ikut berkomentar dan meminta iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Jokowi itu dicopot.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai pemasang iklan itu, menolaknya. Kominfo membantah itu adalah kampanye. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.