Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin : Terapkan Pinjaman Dana PEN Untuk Daerah, Kemenkeu & PT SMI Seperti IMF

Keterangan foto : Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin meminta manajemen PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk memperbaharui business modelnya yang saat ini fokus membiayai agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembangunan infrastruktur daerah menjadi Lembaga pembiayaan khusus bisnis Badan Usaha Milik Daerah dan Desa. 

” Kami menghargai etos Kementerian Keuangan RI yang membentuk Badan Usaha lembaga Keuangan non- Bank. Tapi sayangnya kehadirannya hanya memanfaatkan kesempatan pembangunan infrastruktur yang merupakan rutinitas pembangunan negara melalui pembiayaan APBN,” ujarnya kepada awak media pada Jum’at, 04 Februari 2022 di Jakarta.

Menurutnya, skema pinjaman dan model bisnis seperti ini adalah sama seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional IMF (International Monetary Fund) kepada negara-negara berkembang di dunia. Itu sangat mengganggu politik anggaran di daerah.

” SMI memberikan pinjaman bagi pembangunan infrastruktur daerah karena merasa tidak memiliki resiko bisnis. Sementara pembangunan infrastruktur merupakan proyek nasional dan daerah yang sudah memiliki jatah anggarannya sendiri di APBN dan APBD,” terangnya.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu pun mengusulkan agar lembaga keuangan milik Kementerian Keuangan tersebut untuk membiayai pembangunan manufaktur dan sektor riil daerah dan desa melalui BUMD/BUMDes. Itu lebih elegant bagi sebuah Lembaga Keuangan non- Bank milik Negara.

” Jangan hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lebih baik SMI jadi lembaga keuangan pinjaman online (Pinjol) yang membiayai UMKM, daripada menjebak daerah ke dalam utang yang tidak produktif,” kritik Sultan.

Sultan pun mengingatkan bahwa, skema pinjaman PT. SMI rawan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh kepala daerah karena sekedar ingin memenuhi janji politiknya, tanpa pertimbangan kemampuan membayar. 

” Akibatnya, Dana Alokasi Umum daerah terkait akan otomatis dipotong oleh Kementerian Keuangan jika terjadi gagal bayar. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan tanggungjawab pemerintah,” jelas Sultan.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu juga membeberkan bahwa ironisnya, dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang menumpuk di bank mencapai Rp 113,38 Triliun hingga akhir tahun lalu. Jadi tidak tepat jika Kementerian Keuangan justru merekomendasikan atau memberikan ruang bagi Pemda untuk berhutang kepada PT. SMI. 

Menurut data Kementerian Keuangan, Pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp 10 Triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 5 Triliun.

Dikutip dari laman resmi DJPK Kemenkeu, pencairan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah pada 2021, telah direalisasikan sebesar Rp 6,8 Triliun untuk 31 Pemerintah Daerah. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.