Komisi X DPR RI Uji Publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Sebelas Maret- Solo

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi X DPR RI melaksanakan uji publik Rancangan Undang- Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ini, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menggelar diskusi dengan civitas akademika Universitas Sebelas Maret dengan tujuan untuk mengemukakan harapan dan optimisme lahirnya UU yang akan menjadi payung hukum di bidang psikologi di Indonesia tersebut.

“Setelah kita berdialog dengan berbagai pihak, kami semakin yakin bahwa pengaturan yang terkait dengan pendidikan dan layanan psikologi ini memang sangat penting dan mendesak, mengingat situasi di masyarakat yang begitu cepat berubah. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dicegah, ataupun  diatasi saat terjadi masalah yang terkait dengan psikologi,” tutur Hetifah di Kampus UNS, Solo, Jateng, Jumat (27/5/2022).

Komisi X DPR RI menerima banyak masukan dan informasi mengenai psikologi di lapangan. Salah satu masalah yang paling disoroti adalah terbatasnya jumlah psikolog yang kompeten sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

“Jumlah psikolog kita yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan, masih sangat terbatas. Banyak sekali temuan permasalahan dalam hal pendidikan dan pelayanan. Mungkin pihak-pihak yang melakukan pelayanan psikologi, bukan psikolog yang benar- benar bisa dihandalkan. Hal tersebut tentu saja akan merugikan masyarakat. Dan semua ini kita atur di dalam Undang- Undang,” ujar Hetifah.

Di sisi lain, agar dapat menjadi UU yang sempurna, sanksi atas pelanggaran kewajiban patut dibahas dalam proses penyusunan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, agar sesuai dengan ketetapan yang dapat menjadi sanksi administratif atau sanksi pidana di KUHP.

” Ketika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi. Sanksinya memang bersifat administratif. Kecuali jika terjadi pelanggaran- pelanggaran yang sifatnya pidana, tentu kita mempunyai KUHP. Misalnya ada penipuan atau penyalahgunaan, karena layanan psikologi hanya bisa digunakan oleh psikolog sesuai dengan kewenangannya,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

“Dengan RUU ini tentu saja perlindungan bagi profesi psikolog dan juga klien serta masyarakat luas betul- betul diperkuat. Serta layanan yang diberikan menjadi lebih mudah dan aksesnya juga lebih baik. Sehingga tidak ada lagi perasaan malu saat hendak ke psikolog atau pemikiran mengenai mahalnya biaya layanan psikolog. Jadi, segala yang dibutuhkan untuk kesejahteraan psikolog dan masyarakat bisa terpenuhi,” tutup Hetifah. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.