Anggota Komisi VI DPR RI Minta Menteri Investasi/ Kepala BKPM Untuk Cek Kembali Izin Megaproyek Meikarta

Keterangan foto : Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade (Fraksi Partai Gerindra)

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade (Fraksi Partai Gerindra) menyoal izin proyek Meikarta buntut dari banyaknya permasalahan dengan konsumen, hal ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Andre Rosiade meminta pemerintah mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh anak usaha Lippo Group.

” Kami ingin Pak Menteri sebagai Menteri yang mengurus perizinan itu mengecek kembali soal izin- izin Meikarta,” ungkap Andre di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Dia mengatakan, beberapa waktu belakangan ini, masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit Apartemen di Meikarta yang dijanjikan sejak 2019. 

Selain itu, serah terima Apartemen Meikarta tersebut kembali ditunda secara bertahap hingga tahun 2027. Pihak Meikarta pun mengajukan permohonan PKPU tanpa melibatkan konsumen dan dimenangkan hakim. Selanjutnya, para konsumen yang mempertanyakan haknya dalam aksi unjuk rasa di DPR malah dituntut Rp 56 Miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang pembangunan Apartemen Meikarta.

” Ini tentu merugikan konsumen. Bahkan, supaya Pak Menteri ketahui, konsumen yang melakukan demonstrasi terhadap Meikarta malah dilaporkan balik oleh Meikarta dan dituntut Rp 56 Miliar,” jelas Andre.

Karena itu, lanjut Andre, sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Menteri Investasi/ BKPM, dia meminta kepada Bahlil untuk mengecek kembali izin dan legalitas megaproyek Meikarta.

” Kami sebagai anggota DPR RI berkewajiban advokasi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sebagai mitra kami ingin Bapak Menteri mengecek soal perizinan, apakah lengkap dan cukup secara legalitas. Karena dari tahun 2017 saat mereka pertama kali mulai, mereka hadir dengan investasi China,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR RI pun telah memanggil manajemen Meikarta untuk membahas permasalahan konsumen Meikarta. Termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya. Namun, pihak Meikarta tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.