Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Mendorong Pemerintah Tingkatkan Produktivitas dan Hindari Impor

Keterangan foto : Wakil Ketua DPD RI.Sultan B Najamudin

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil Ketua DPD RI.Sultan B Najamudin menilai target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada angka 108 dan 107 masih jauh dari target ideal yang signifikan untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di daerah.

” Kami tidak mengatakan target ini terlalu rendah, tapi harapan akselerasi tranformasi pembangunan ekonomi seharusnya menetapkan target kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan secara lebih ambisius,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Jumat 3 Maret 2023.

Menurut Sultan Najamudin, angka target NTP tersebut bisa lebih rendah dari capaian bulan Februari tahun ini yang mencapai 109,00 atau sebesar naik 1,11 persen.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu : ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.’

Salah satu target utama dalam RKP tersebut adalah NTP dan NTN masing- masing pada angka 108 dan 107.

Sultan Najamudin menyampaikan NTP merupakan alat ukur tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat petani dan nelayan yang cukup presisi dan update.

NTP menjadi indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli dan daya tukar petani dan nelayan di pedesaan.

” NTP yang stagnan dan fluktuatif mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya serius memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petani dan nelayan,” ucap Sultan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengaku percaya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan legacy dan standar tinggi NTP kepada pemerintahan selanjutnya.

Idealnya, ungkap Sultan, masyarakat petani dan nelayan dapat menikmati kesejahteraan dengan NTP dan NTN di angka 120.

Pasalnya, target NTP dan NTN memiliki dampak yang luas terhadap capaian target pembangunan ekonomi pemerintah lainnya. Terutama pada target penurunan angka stunting, indeks pembangunan manusia dan tentunya penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Karena itu, lanjut Sultan, pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali beberapa kebijakan yang memberatkan langkah untuk mewujudkan tranformasi ekonomi pertanian, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 yang membatasi subsidi pupuk kepada petani kecil pada semua komoditas.

Jenis pupuk subsidi boleh dibatasi, tapi jenis komoditas perlu diberlakukan seperti sebelumnya.

” Terutama subsidi pupuk terhadap petani swadaya kelala sawit yang merupakan komoditas unggulan ekspor selama ini,” tegas Wakil Ketua DPD RI ini.

Dia mengatakan, upaya untuk meningkatkan produktivitas petani perlu juga didorong dengan penggunaan bibit unggul bagi para petani, ini harus ditingkatkan.

Selain itu, mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini meminta kepada pemerintah untuk mengendalikan keinginan memenuhi kebutuhan pangan melalui kebijakan impor.

Menurut Sultan Najamudin, pemerintah harus percaya diri dengan kebijakan pembangunan pertaniannya sendiri, sehingga tidak perlu mengandalkan bahan pangan dari negara lain. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.