Wakil Ketua Baleg DPR RI Komjen Pol. (Purn.) Muhamad Nurdin Ingatkan Pentingnya Aturan Terkait Sektor Sandang

Keterangan foto : Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. H. Muhamad Nurdin, MM., menyampaikan bahwa sektor sandang merupakan salah satu komoditas penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga membuatnya perlu diatur secara jelas dalam Undang- Undang

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. H. Muhamad Nurdin, MM., menyampaikan bahwa sektor sandang merupakan salah satu komoditas penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga membuatnya perlu diatur secara jelas.

Hal tersebut menjadi fokus perhatian, dimana Baleg (Badan Legislasi) DPR RI tengah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU terkait industri dan perdagangan sandang.

” Saat ini, industri dan perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting dan dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional. Untuk itu perlu diatur dengan baik agar kebutuhan sandang tercukupi dan tidak mengganggu sistem perekonomian nasional yang ada,” ungkap H.M. Nurdin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI ke Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Senin 10 Juli 2023.

Belum adanya Badan dan aturan yang jelas terkait sandang berdampak terhadap lemahnya industri dan perdagangan sandang dalam negeri, yang bahkan tidak mampu untuk bersaing di pasar domestik.

Sebagai bentuk upaya memperkuat sektor sandang di Indonesia, Baleg DPR RI menyerap masukan dari berbagai pihak terkait, salah satunya dari para pelaku industri Tekstik dan Produk Tekstil (TPT) di Provinsi Jawa Barat.

” Nah di Jawa Barat kita lihat tadi dari beberapa stakeholder terkait masalah sandang, banyak dari mereka yang merasakan perlu adanya Udang- Undang yang mengatur masalah sandang ini. oleh karena itu masukan ini akan kita bawa ke Baleg DPR RI nanti untuk kita susun dalam draf dari Undang- Undang,” ungkap H.M. Nurdin, Politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, H.M. Nurdin yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat X itu juga menyoroti upaya penindakan dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah dan APH (Aparat Penegak Hukum) terhadap maraknya peredaran produk industri TPT bekas dan ilegal dari negara asing.

” Jadi dalam kaitan dengan masalah ini, tidak hanya masalah peraturan saja, tapi juga bagaimana penindakan dan perlindungan Aparat Penegak Hukum dan pemerintah yang perlu ditinjau ulang terhadap masalah- masalah seperti ilegal import dan masuknya barang- barang bekas yang sangat mengganggu perkembangan industri tekstil di dalam negeri,” papar H.M. Nurdin.

Menurutnya, isu- isu terkait permasalahan sandang seperti itu menjadi salah satu penyebab sulitnya industri TPT berkembang dan maju di Indonesia. Untuk itu Nurdin mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya penuh dalam membenahi sektor sandang yang melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga.

” Laporan- laporan yang tidak sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan kita evaluasi, masalahnya akan kita benahi. Karena dalam masalah ini ada 19 Lembaga terkait sandang, jadi ada cukup banyak yang harus kita pelajari,” pungkas Komjen Pol. (Purn.) H.M. Nurdin di penghujung statement nya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.