Poppy Susanti Dharsono : Pemerintah Perlu Melakukan Renegosiasi Pelaksanaan ASEAN China Free Trade Agreement (AC – FTA)
15 - Jan - 2010 | 07:56 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Mengawali tugas Reses Pertama ke daerah Pemilihan Jawa Tengah, sebagai bentuk pelaksanaan peran dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Mulai tanggal 11 – 31 Desember 2009, Poppy Dharsano melakukan rangkaian kegiatan Dialog “turun ke rakyat” di daerah pemilihan Jawa Tengah. Waktu yang singkat dia maksimalkan untuk bisa menjangkau wilayah Jawa Tengah yang begitu luas. Dari permintaan konstituen di beberapa Kota/Kabupaten yang ingin di kunjungi, hanya beberapa saja yang bisa dipenuhi yakni : Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten, Magelang, kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo. Dari tujuh kota tersebut, ada 10 kegiatan yang bisa Poppy Dharsono kunjungi.
Pilihan kunjungan terhadap Kota Kabupaten tersebut pertama adalah berdasarkan urutan permintaaan konstituen agar bisa memperoleh kesempatan lebih awal dalam proses penyerapan aspirasi di penghujung tahun 2009 ini. Kedua berdasar Fokus kerja saya di Komite IV DPD – RI terutama tentang UMKM. Kenapa UMKM penting menjadi prioritas? Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah memulai ASEAN China Free Trade Agreement mulai 01 Januari 2010. Meskipun sudah banyak data statistik dilansir lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya berkaitan dengan dampak buruk AC – FTA terhadap perekonomian Indonesia. Namun—sebagai anggota DPD dari Jawa Tengah Poppy Dharsono tetap merasa perlu melihat secara langsung kondisi UMKM kita di Jawa Tengah. Karena mau tidak mau pasti mereka akan terkena dampaknya. Tentunya akan banyak masukan-masukan dari UMKM di daerah-daerah tersebut terkait dengan dimulainya AC-FTA.
Secara umum, kondisi masyarakat Jawa Tengah dalam kunjungan singkat beberapa waktu lalu Poppy Dharsono rangkum dalam beberapa point issue yang urgent menjadi aspirasi masyarakat untuk mendapat perhatian kita semua :
- 1. UMKM
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dari perkiraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Propinsi Jawa Tengah. Hal ini karena krisis global dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor ini paling banyak diminati masyarakat dibanding sektor yang lain sebagai alternatif lapangan kerja setelah di PHK. Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik Jateng 2006, jumlah UMKM di Jateng mencapai 3,6 juta. Hingga akhir 2009 Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jateng memprediksi jumlah UMKM di Jateng bertambah sebanyak 40.000-70.000. Jadi Total 4,3 juta lebih jumlah UMKM di Jawa Tengah. Hal ini sebenarnya potensi yang bagus jika dikelola secara benar untuk menumbuhkan perekonomian rakyat.
Namun, dari dialog dengan UMKM di beberapa kota Jawa Tengah, Poppy Dharsono melihat pengembangan UMKM, masih terkendala 5 hal yaitu : 1) Daya Saing masih rendah – karena tingkat produktivitas dan penguasaan pendidikan latihan masih rendah, survey ekonomi terhadap 130 juta angkatan kerja menyebutkn 57%-69% tenaga kerja berpendidian SD atau tidak lulus SD. Kualitas SDM mempengaruhi kualitas produk ,2) Ketiadaan produk unggulan, menyebabkan akses pemasaran menjadi sulit dan lebih dari itu pasar Indonesia mudah di intervensi oleh Negara lain, 3) Iklim Investasi – layanan birokrasi dan kapastian hukum belum kondusif, 4) kekurangan infrastruktur, 5) ketersediaan energy. Ke 5 hal tersebut jika tidak di perhatikan secara serius oleh pemeritah maka akan mengakibatkan :
Kebangkrutan UMKM.
Situasi sulit dari masyarakat di sektor ini makin dipersulit dengan berlakunya AC-FTA per 01 Januari 2010. Produk-produk UMKM yang masih rendah kualitasnya karena berbagai problem diatas masih harus berhadapan dengan produk-produk asing terutama China dan negara-negara ASEAN yang membanjiri tanah air, yang sebenarnya sebelum diberlakukanya AC FTA sudah beredar di pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah.
- 2. Kesehatan
Kesehatan Rakyat selama ini masih menjadi barang mahal di Indonesia, demikian juga di Jawa Tengah. Meskipun pemerintah sudah menggulirkan program Jamkesmas, akan tetapi karena keterbatasan anggaran untuk sektor kesehatan maka belum bisa menyentuh seluruh masyarakat miskin di Jawa Tengah. Untuk menjembatani hal tersebut, sebenarnya Pemerintah Daerah, baik Propinsi /Kabupaten telah menjalankan program Jamkesda, namun tetap saja belum bisa mengcover jumlah penduduk miskin yang kian hari bertambah.
Selain itu, sektor kesehatan rakyat juga tengah menghadapi ancaman peredaran obat dan makanan yang berbahaya bagi masyarakat. Menurut Kepala BPOM Husniah Thamrin, di Tahun 2009 saja dari Rp 3,5 triliun Obat dan bahan makanan yang dibakar paling banyak dari produk China, barang-barangnya seperti kosmetik, makanan dan obat-obat tradisional. Tahun 2010 dengan resmi dibukanya AC- FTA tentu akan makin banyak obat dan makanan dari China bermutu rendah yang akan masuk ke Indonesia.
- 3. Pertanian
Kondisi pertanian di Jawa Tengah saat ini cukup memprihatinkan. Karena ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor pertanian, banyak Petani yang frustasi dan memilih menjual lahan untuk dijadikan perumahan, Ruko maupun Pabrik. Hal ini dikarenakan Petani-petani merasa rugi dalam proses bercocok tanam meskipun berhasil panen. Kepedulian Pemerintah yang dirasakan Petani hanya sampai pada subsidi bibit. Namun bantuan pemerintah dalam keseluruhan proses pertanian masih dirasakan sangat kurang. Hampir 40% kondisi irigasi di Jawa Tengah rusak parah dari saluran primer hingga tersier. (Sumber : Dinas Pertanian Jawa tengah). Hal ini karena kurang mendapat perhatian pemerintah untuk perbaikannya dengan mengalokasikan APBD secara khusus ke sektor pertanian. Akibatnya untuk mendapatkan air saja, Petani harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Belum lagi ditambah kelangkaan Pupuk dan permainan tengkulak menjadikan Petani tidak berdaya. Bisa berhasil panen merupakan keberuntungan tersendiri, itupun masih harus menghadapi persaingan harga pasar dengan beras import yang banyak di jumpai di pasar-pasar/minimarket dengan kemasan yang lebih bagus.
Dengan dibukanya AC-FTA bisa dipastikan produk-produk pertanian termasuk buah-buahan akan membanjiri pasar kita. Belum dimulai AC-FTA per-1 Januari 2010 saja buah-buahan produk China sudah membanjiri pasar kita. Kalau ini dibiarkan terus menerus dan Petani lebih memilih menjual lahan dan berganti usaha, maka ancaman krisis pangan di tahun 2015 bukan main-main. Bisa dipastikan akan lebih parah lagi kalau ketahanan pangan kita tidak dibangun sejak sekarang, dan lebih memilih mengimport beras dan buah-buahan.
- 4. Lingkungan Hidup
Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut. Di Pantai Utara Pulau Jawa, hampir tiap tahun terjadi kenaikan air laut sehingga masyarakat senantiasa harus meninggikan bangunan. Bahkan banyak atap rumah yang kini sudah terendam air laut. Jika dibiarkan, tentu hal ini akan membahayakan kelangsungan hidup ekosistem di Pantai Utara Pulau Jawa khususnya, bahkan Pulau Jawa.
Masalah lingkungan di daerah pegunungan tidak kalah pentingnya. Pengelolaan yang keliru bisa menghilangkan bukit-bukit di Jawa Tengah. Dalam studi ilmiah yang dilakukan Bupati Wonosobo, Abdul Kholik Arief, M.Si dengan mengandeng Sejarawan UGM Dr Kusmin, sangat mungkin terjadi penggurunan (berubahnya pegunungan menjadi gurun) di Pegunungan Dieng karena salah kelola. Upaya penyelamatan pegunungan Dieng dengan gagasan membangun kembali Taman Syailendra yang merupakan peninggalan Dinasti Syailendra Abad ke-8 patut mendapat dukungan semua pihak untuk merealisasikannya.
Untuk menjawab situasi yang sangat memberatkan masyarakat tersebut ditambah dengan mulai diberlakukanya AC FTA pemerintah perlu segera melaksanakan langkah-langkah antisipasi secara nyata, dan bukan sekedar pernyataan Politik untuk tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat:
Langkah-langkah tersebut diantaranya :
- 1. Menjadikan kelompok Industri berbasis sumber bahan baku local sebagai produk ekspor unggulan yakni a) industry berbasis kehutanan dan pertanian, b) Industri berbasis maritime dan kelautan, c) Industri berbasis budaya.
Tiga kelompok Industri tersebut harus didukung kebijakan pemerintah agar berkembang lebih pesat. Karena bahan baku berasal dari kekayaan alam dalam negeri dan menyerap tenaga kerja yang besar
- 2. Pembangunan Infrastruktur untuk bisa menopang keberhasilan 3 Industri tersebut
- Peningkatan Kapasitas SDM aparatus Pemda agar lebih aktif dan kreatif mengelola sumber daya didaerahnya.
Demikian kiranya hasil analisa dari Poppy Dharsono sebagai anggota DPD Jawa Tengah selama proses penyerapan Aspirasi di Jawa Tengah. Secara umum yang terlihat masyarakat Jawa Tengah masih hadapi kendala-kendala yang sangat klasik. Dan jelas belum siap bersaing dalam era AC-FTA.
” Melihat kondisi objektif masyarakat Jawa Tengah diatas , saya sebagai anggota DPD dari Jawa Tengah akan meminta kepada Pemerintah untuk melakukan RENEGOSIASI pelaksanaan AC-FTA, sebagai bentuk perlindungan terhadap produktifitas masyarakat,” tegas Poppy Dharsono di penghujung wawancara. ( Aziz ).
Perwakilan Jawa Tengah
Poppy Susanti Dharsono
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir